Sejarah Perjuangan HMI saat Era Revolusi, Reformasi, hingga Era Globalisasi
Oleh: Wahido Amarsyah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia tentu memiliki goresan sejarah dalam setiap masanya. Sejarah panjangnya itu tentu terasa pula pada kehidupan berbangsa dan bernegara sebab HMI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika bangsa Indonesia, tak dipungkiri lagi bahwasannya HMI memiliki peran besar di dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Semenjak awal berdirinya yang berselang 2 tahun dari kemerdekaan Indonesia, HMI muncul dengan mempunyai tujuan awal yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang di mana pada saat itu dalam kondisi bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan yang direbutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah.
Keinginan untuk menjajah kembali, menjadikan Belanda datang lagi setelah Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu.[1] Kemudian kondisi tersebut juga ditandai oleh daya upaya semangat rakyat melalui revolusi untuk memenangkan kemerdekaan nasional dari kekuasaan Belanda[2], selain itu sebab lahirnya HMI juga bertujuan untuk mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia serta bertujuan untuk mempertegak dan mengembangkan ajaran agama Islam[3]. HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam ketika lahirnya tentu ada faktor yang melatar belakangi berdirinya HMI, antara lain :
1. Situasi negara Republik Indonesia yang belum terlepas dari pengaruh penjajahan kolonial Belanda.
2. Sistem yang diterapkan khususnya di perguruan tinggi adalah sistem pendidikan Barat yang mengarah pada sekularisme dan dapat menyebabkan dangkalnya pemahaman agama atau aqidah dalam kehidupan mahasiswa.
3. Adanya organisasi kemahasiswaan yang berhaluan sekularisme dan sosialis-komunis, hal ini menyebabkan aspirasi Islam dan umat Islam kurang terakomodir. Seperti Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang berorientasi pada Partai Sosialis dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Surakarta. Bergabungnya dua paham ini (sekularisme dan komunisme) melanda perguruan tinggi dan kemahasiswaan menyebabkan timbulnya “krisis keseimbangan” yang sangat tajam, yakni tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu, jasmani dan rohani serta pemenuhan antara kebutuhan dunia dan akhirat.
Faktor-faktor tersebut adalah suatu ancaman yang sangat serius karena menyebabkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keberadaan agama Islam pada umatnya. Mahasiswa Islam kurang memiliki ruang gerak karena berada dalam sistem yang sekuler dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dan harus menghadapi tantangan dari mahasiswa komunis yang sangat bertentangan dengan fikrah manusia dan bertentangan pula dengan ajaran agama Islam. Jelas sudah bahwa mahasiswa Islam sangat sulit untuk bergerak memperjuangakan aspirasi/dakwah Islam.
Seiring dengan tujuan HMI yang membawa misi keislaman dan keindonesiaan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa perang kemerdekaan, HMI terjun ke gelanggang medan pertempuran melawan Belanda, membantu pemerintah baik langsung maupun memegang senjata bedil dan bambu runcing sebagai staf penerangan, penghubung dan lain-lain. Hal ini dapat ditunjukkan ketika masa Orde Lama dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, Ketua PMI/Wakil Ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM), dengan Komandan Hartono, Wakil Komandan Ahmad Tirtosudiro, ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dengan menggerakkan anggota CM ke gunung-gunung, memperkuat aparat pemerintah. Sejak itulah dendam PKI terhadap HMI tertanam dan terus berlanjut sampai puncaknya pada tahun 1964-1965 yaitu gerakan pengganyangan terhadap HMI menjelang meletusnya Gestapu/PKI 1965.
Karena dendamnya PKI terhadap HMI itulah yang membuat PKI mendesak pemerintah agar membubarkan HMI, dengan anggapan bahwa HMI sebagai organisasi yang kontra revolusi dan bersikap reaksioner terhadap pemerintah. Atas desakan PKI tersebut, presiden Soekarno sudah hampir membubarkan HMI tetapi akhirnya dibatalkan, sebab KH. Saifuddin Zuhri selaku menteri agama saat itu memberikan masukan pada Soekarno untuk tidak membubarkan HMI dan ‘mengancam’ kalau Soekarno tetap hendak membubarkan HMI ia akan berhenti dari jabatannya sebagai menteri agama.[4]
Dalam sejarah perjuangannya, jauh setelah gejolak era Orde Lama ketika HMI bergesekan dengan PKI, kemudian saat eranya Orde Baru HMI kembali dihadapkan oleh kebijakan pemerintah (Orde Baru) yang banyak mengecewakan gerakan mahasiswa (khususnya HMI), mulai dari peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974, diberlakukannya Normalisasi Kebijakan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) 1978, dihapuskannya Dewan Mahasiswa (Dema) 1978, diberlakukannya SKS dan dikeluarkannya TAP MPR No: II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang antara lain berisi tentang keharusan bagi seluruh kekuatan sosial politik untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya.[5] Ketetapan ini menjadi embrio terjadinya keretakan hubungan pemerintah Orde Baru dengan umat Islam secara umum dan HMI secara khusus.
Ketika HMI hendak melaksanakan Kongres ke-15 tahun 1983, pemerintah melalui Menpora Abdul Gafur mengeluarkan kebijakan tidak memberikan izin kepada organisasi pemuda dan mahasiswa apabila tidak mencantumkan Pancasila di dalam asas organisasinya, hal tersebut berdampak kepada perizinan Kongres ke-15 HMI 1983 yang di mana ada keharusan bagi HMI untuk menerima Pancasila sebagai asasnya, jika ingin kongres tersebut terselenggara dan diizinkan pemerintah. Namun karena RUU yang mengatur mengenai asas tunggal Pancasila masih dalam tahap penyusunan, maka ketika kongres ke-15 HMI tahun 1983 di Medan menegaskan bahwa asas HMI tetaplah Islam. Dan kemudian hal ini diformalkan dalam ketetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sampai dengan disahkannya UU No. 8/1985 oleh DPR, yang mengharuskan Pancasila dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan, baik politik maupun non-politik, termasuk organisasi pelajar dan mahasiswa. Karena telah disahkannya UU No. 8/1985 pada tanggal 19 Februari 1985 perihal asas tunggal Pancasila, hal tersebut berdampak pada tubuh HMI yang di mana pada awalnya HMI berkomitmen untuk menolak asas tunggal Pancasila yang ditegaskan saat kongres ke-15 tahun 1983 di Medan, kemudian komitmen tersebut berubah ketika sidang Pleno III PB HMI dan sidang Majelis Pekerja Kongres II di Ciloto, Jawa Barat pada tanggal 1-7 April 1985, menyatakan bahwa Pancasila sebagai asas HMI yang akan diusulkan pada Kongres ke-16 sebagai satu-satunya asas HMI menggantikan asas Islam.[6]
Perubahan komitmen tersebut menjadikan pergolakan serius di kalangan internal HMI, menandakan bahwa perjuangan HMI tak hanya menghadapi berbagai tantangan dari bagian eksternalnya, namun juga berjuang mempertahankan internalnya sendiri. Berbagai macam protes dan pergolakan pun tak terhindarkan, protes terhadap kebijakan PB HMI dilakukan oleh Cabang Yogyakarta, Cabang Jakarta, Cabang Bandung, Cabang Ujung Pandang, Cabang Bogor, Cabang Semarang, Cabang Pekalongan, Cabang Serang, Cabang Surakarta dan Cabang Tanjung Karang-Lampung.[7] Pergolakan dan protes tersebut mengalir karena PB HMI dinilai berbuat inkonstitusional, yang di mana seharusnya keputusan perubahan AD/ART adalah wewenang Kongres HMI, bukan pengurus besar (PB) yang merubahnya pada sidang Pleno III. Cabang-cabang yang menolak keputusan PB tersebut membentuk forum yang bernama Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), pada mulanya forum tesebut dibentuk untuk berdialog dengan PB HMI dan MPK (Majelis Pekerja Kongres) mengenai perubahan asas yang diputuskan PB HMI pada sidang Pleno III tersebut. Akan tetapi karena tanggapan PB HMI terkesan meremehkan, maka akhirnya MPO melakukan demonstrasi di kantor PB HMI (Jl. Diponegoro 16, Jakarta). Dalam demonstrasi tersebut PB HMI malah menanggapinya dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau MPO. Beberapa anggota MPO malah ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Keadaan ini berlangsung sampai diselenggarakanya kongres HMI ke-16 di Padang yang berlangsung pada tanggal 24-31 Meret 1986.
MPO pada awalnya hanyalah sebagai wadah aspirasi untuk merespon kebijakan PB HMI, tidak juga dimaksudkan untuk membentuk struktur formal mulai dari tingkat PB hingga Komisariat. Tetapi karena aspirasi mereka mendapat tanggapan yang tidak etis dari PB HMI, bahkan ditanggapi secara ‘tidak wajar’ maka pada perkembangan selanjutnya kelompok ini semakin yakin bahwa sikap dan pilihannya layak diperjuangkan, yakni mempertahankan Islam sebagai asas HMI.[8] Terdapat tiga alasan yang melatar belakangi berdirinya MPO: Pertama, adanya sikap tertutup dari PB HMI, di mana perbedaan pendapat dalam organisasi lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, yaitu berupa ancaman-ancaman, skorsing dan pembekuan terhadap beberapa cabang secara sepihak. Kedua, beberapa kali pimpinan cabang mendesak PB HMI untuk berdialog, bila perlu turun ke cabang-cabang guna menjelaskan terkait masalah internal organisasi, tetapi tidak pernah digubris.[9] Ketiga, PB HMI banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme organisasi dan bertindak sewenang-wenang.[10]
Di sinilah MPO lahir sebagai ‘produk’ konflik internal HMI sebagai akibat ‘kekurangdewasaan’ HMI dalam merespon desakan eksternal. Ketidakdewasaan tersebut yang dimaksud adalah bahwa kader HMI dalam menyikapi perbedaan pendapat tidak bisa mengakomodasi dengan cara-cara atau pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan. Sehingga wajar jika pada tahap selanjutnya mengkristal menjadi (lahir) HMI tandingan dengan tetap mempertahankan Islam sebagai asas organisasi, yang dikenal dengan sebutan HMI MPO.
HMI MPO yang lahir sebagai anak haram Orde Baru ketika awal-awal keberadaannya, HMI MPO harus berjuang dibawah tanah demi mempertahankan idealisme dan eksistensinya yang semakin lama semakin ditinggalkan cabang-cabang pendukungnya. Aparat selalu mengawasi training-traning yang dilakukan oleh HMI dengan mengirimkan intelnya. Penyelenggaraan LK I tak jarang gagal karena tiba-tiba digrebek aparat dan pesertanya diintrogasi. Pada tahun 1987, di Yogyakarta terjadi penggrebekan terhadap sekretariat HMI cabang Yogyakarta, di Jl. Dagen 16. Pengurus yang waktu itu sedang berada di lokasi lari tungang-langgang mencari perlindungan bersamaan dikokangnya senjata oleh tentara.
Tahun 90-an bisa dikatakan merupakan tahun kemesraan antara kekuatan Islam dengan Orde Baru. Berdirinya ICMI oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai angin segar atas akomodasi Suharto terhadap Islam yang selama ini lebih banyak disingkirkanya. Kegiatan dakwah Islam dalam kantor-kantor birokrasi pemerintah mulai marak. Berbondong-bongong pada tiap kantor pemerintah didirikan pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Perusahaan yang mendirikan pabrik di suatu lokasi diwajibkan mendirikan musholla untuk karyawanya. Masjid dibangun dimana-mana dengan bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, milik Suharto. Akan tetapi keadaan ini bukan berarti Orde Baru telah berubah menjadi baik. Akomodasi penguasa terhadap kelompok Islam hanyalah salah satu cara untuk menutupi borok-borok penguasa dan memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk. Kelompok-kelompok Islam yang independen dan kritis masih menjadi momok bagi penguasa. Demikian juga bagi HMI MPO, kebebasan merupakan hal yang paling mahal dan HMI MPO tetap sebagai organisasi bawah tanah harus memakai taktik kucing-kucingan dengan aparat untuk bertahan.
Saat era reformasi, perjuangan HMI MPO untuk mempertahankan eksistensinya dilakukan dengan cara membentuk lembaga-lembaga kantong masa berupa organisasi sayap untuk menjaga eksistensi gerakannya. Muncul lah Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) dan lain-lain. Selain dengan membentuk organisasi sayap, HMI-MPO juga berusaha menguasai organ-organ intra kampus sebagai bagian dari strategi untuk membangun basis perlawanan terhadap Orde Baru.
Strategi seperti itu ternyata cukup mampu untuk menjaga stamina gerakan HMI-MPO dan memberikan pengaruh yang siknifikan bagi gerakan reformasi pada tahun 1998. Di Jogja kader-kader HMI-MPO melalui institusi Keluarga Mahasiswa UGM membuat polling yang menghasilkan rekomendasi 80% responden menolak kepemimpinan Suharto. Selain itu, kader HMI-MPO melalui Keluarga Mahasiswa UII mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa di Yogyakarta dengan membuat forum besar menuntut turunnya Suharto dari kursi presiden yang dihadiri oleh beberapa tokoh reformasi. Puncaknya ada di Jakarta ketika FKMIJ bersama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) dipimpin oleh Ubedillah Badrun yang saat itu juga menjabat sebagai ketua umum HMI-MPO cabang Jakarta saat pagi-pagi buta tanggal 18 Mei 1998 bersama dengan kawan-kawan Forum Kota menduduki Gedung DPR/MPR RI hingga terjungkalnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998. Kompas malah mencatat FKSMJ sebagai kelompok pertama yang masuk menduduki Gedung DPR/MPR RI kala itu.
Kemudian tantangan dalam Perjuangan HMI muncul setelah Orde Reformasi berjalan dua tahun. Semestinya berdasarkan landasan-landasan atau sikap-sikap yang telah diambil PB HMI memasuki era reformasi semestinya HMI mengalami perkembangan yang signifikan menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perannya sebagai organisasi perjuangan yang harus tampil sebagai pengambil inisiatif dalam memajukan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi justru sebaliknya HMI secara umum mengalami kemunduran, yang secara intensif disinyalir Agussalim Sitompul dalam bukunya 44 Indikator Kemunduruan HMI.
Jika pada fase tantangan era orde lama (1964-1965) HMI dihadapkan pada tantangan eksternal yaitu menghadapi PKI, pada fase tantangan pasca-reformasi sampai kepada era globalisasi ini HMI dihadapkan pada dua tantangan besar secara internal dan eksternal sekaligus.
Pertama, tantangan internal. Kajian tentang HMI saat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sekarang dan mendatang, HMI ditantang:
1. Masalah eksistensi dan keberadaan HMI, seperti menurunnya jumlah mahasiswa baru masuk HMI, tidak terdapatnya HMI diberbagai perguruan tinggi, institut, fakultas, akademi, program studi, sebagai basis HMI.
2. Masalah relevansi pemikiran-pemikiran HMI, untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang mendasar terhadap berbagai masalah yang muncul yang dihadapi bangsa Indonesia.
3. Masalah peran HMI sebagai organisasi perjuangan yang sanggup tampil dalam barisan terdepan sebagai avent grade, kader pelopor bangsa dalam mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai perubahan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
4. Masalah efektifitas HMI untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa, karena banyak organisasi yang sejenis maupun yang lain, yang dapat tampil lebih efektif dan dapat mengambil inisiatif terdepan untuk memberi solusi terhadap problem yang dihadapi bangsa Indonesia.
Kedua, tantangan eksternal. Berbagai tantangan eksternal juga dihadapkan kepada HMI yang tidak skala besar dan rumitnya dari tantangan internal, antara lain:
1. Tantangan menghadapi perubahan jaman yang jauh berbeda dari abad ke-20 dan yang muncul pada abad ke-21 ini.
2. Tantangan terhadap peralihan generasi yang hidup dalam jaman dan situasi yang berada dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang dijalani generasi muda bangsa.
3. Tantangan untuk mempersiapkan kader-kader dan alumni HMI, yang akan menggantikan alumni-alumni HMI yang saat ini menduduki berbagai posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena regenerasi atau pergantian pejabat-pejabat, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti terus berlangsung.
4. Tantangan menghadapi bahaya abadi komunis.
5. Tantangan menghadapi golongan lain, yang mempunyai misi lain dari umat Islam dan bangsa Indonesia.
6. Tantangan tentang adanya kerawanan aqidah.
7. Tantangan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terus berkembang tanpa henti.
8. Tantangan menghadapi perubahan dan pembaharuan di segala aspek kehidupan manusia yang terus berlangsung sesuai dengan semangat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat kompetitif.
9. Tantangan menghadapi masa depan yang belum dapat diketahui bentuk dan coraknya.
10. Kondisi umat Islam di Indonesia yang dalam kondisinya belum bersatu.
11. Kondisi dan keadaan Perguruan Tinggi serta dunia kemahasiswaan, kepemudaan, yang penuh dengan berbagai persoalan dan problematika yang sangat kompleks.
12. Tantangan HMI menuju Masyarakat Ekonomi Asean (peny).
13. Tantangan menghadapi politik Indonesia yang tidak kondusif dan tidak membangun karakter kebangsaan Indonesia.
Pada fase tantangan pasca-reformasi ini, nampaknya HMI semakin memudar dan mundur yang telah berlangsung 25 tahun sejenak, dari tahun 1980-2005. HMI tidak mampu bangkit secara signifikan, bahkan dalam dua periode terakhir PB HMI mengalami perpecahan. Karena itu, menghadapi tantangan tersebut, HMI dengan segenap aparatnya harus mampu menghadapinya dengan penuh semangat dan militansi yang tinggi. Apakah HMI mampu menghadapi tantangan itu, sangat ditentukan oleh pemegang kendali organisasi sejak dari PB HMI, Pengurus Badko HMI, Cabang HMI, Korkom HMI, Komisariat, Lembaga-Lembaga Kekaryaan, serta segenap anggota HMI, maupun alumninya yang tergabung dalam KAHMI sebagai penerus, pelanjut serta penyempurna tujuan HMI. Peralihan jaman, peralihan generasi, saat ini menentukan bagi eksistensi HMI di masa mendatang. Perjuangan HMI akan terus berlanjut, bahkan saat era globalisasi sekarang ini HMI dihadapkan pada tantangan yang cukup besar pula. Di mana pada era globalisasi sekarang ini HMI dihadapkan pada pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, menuntut untuk menguasai teknologi dengan basis ilmu pengetahuan yang kuat.
Yakin – Usaha – Sampai
Follow : https://instagram.com/wahidoska
[1] M. Chozin Amirullah, Sejarah HMI dari Zaman Kemerdekaan Sampai Reformasi, h. 2
[2] Victor Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam; Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 51.
[3] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2019), h. 17.
[4] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 17.
[5] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 20.
[6] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 26
[7] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 28
[8] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 52
[9] Rusdiyanto, MPO: ‘Anak Haram’ Orba, Pewaris Sah HMI, h. 52.
[10] Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI Cabang Yogyakarta Periode 1405-1406 H/1985-1986 M, h. 55.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar