Hardiknas 2026

 A. Pendahuluan

Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, menghapus kemiskinan, memperkuat demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun realitas hari ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai prioritas substantif, melainkan kerap terjebak pada agenda simbolik, seremonial, dan administratif.

Di tengah berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur, digitalisasi birokrasi, serta agenda hilirisasi ekonomi, masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan: kesejahteraan guru honorer rendah, dosen menghadapi ketidakpastian karier, biaya pendidikan tinggi meningkat, dan ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah masih tajam.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh berbagai kejadian nyata di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali disuguhkan kasus siswa keracunan makanan di lingkungan sekolah, baik akibat sanitasi yang buruk, jajanan tidak sehat, maupun lemahnya pengawasan mutu konsumsi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kesehatan sekolah masih belum menjadi standar nasional yang kuat.

Di sisi lain, Indonesia juga pernah dikejutkan dengan kasus peserta didik yang mengalami tekanan psikologis berat hingga bunuh diri karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah, seperti membeli seragam, perlengkapan belajar, atau menunggak biaya pendidikan. Tragedi semacam ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi penghalang serius bagi akses pendidikan yang layak.

Persoalan lain yang sangat memprihatinkan adalah masih terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan, baik di sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan bahwa ruang pendidikan belum sepenuhnya aman bagi peserta didik. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan belajar justru dalam sejumlah kasus berubah menjadi ruang trauma.

Selain itu, ketimpangan infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih sangat nyata. Di kota besar, sekolah mulai berbicara tentang kecerdasan buatan (AI), laboratorium digital, coding, dan kelas berbasis teknologi. Namun di banyak wilayah terpencil, masih terdapat sekolah dengan ruang kelas rusak, keterbatasan listrik, minim guru tetap, tidak memiliki laboratorium, dan akses internet yang lemah. Ketika dunia memasuki era global berbasis teknologi tinggi, sebagian anak Indonesia masih berjuang mendapatkan ruang kelas yang layak.

Secara umum, data nasional menunjukkan bahwa:

1. Masih banyak sekolah membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan sarana sanitasi.
2. Kesenjangan akses internet pendidikan antara desa dan kota belum sepenuhnya terselesaikan.
3. Angka putus sekolah masih terjadi pada kelompok rentan ekonomi.
4. Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih terus dilaporkan setiap tahun.
5. Kesejahteraan sebagian guru honorer dan tenaga pendidikan belum memenuhi standar layak.

Realitas tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar yang harus dijawab negara: mengapa investasi besar pada masa depan bangsa belum berbanding lurus dengan kesejahteraan para pendidik, keamanan peserta didik, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional?

Jika Indonesia sungguh ingin mewujudkan generasi emas dan daya saing global, maka pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan slogan dan program populis. Pendidikan harus dibangun melalui keberpihakan anggaran, perlindungan peserta didik, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemerataan mutu hingga ke pelosok negeri.

B. Landasan Konstitusional dan Yuridis

Sebagai pelaku di lingkungan mendidikan, guru memiliki tuntutan yang berlandaskan hukum yang kuat dan sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pasal 31 ayat (2):

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pasal 31 ayat (4):

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD”.

Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapat pendidikan”.

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis.

Namun secara substansi, regulasi ini perlu direvisi karena belum sepenuhnya menjawab tantangan AI, digitalisasi, ekonomi global, perlindungan data, kesehatan mental, dan ketimpangan akses modern.

3. UU Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan layak, jaminan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pengembangan profesional.

Jika masih ada guru honorer berupah minim dan dosen non-ASN tidak sejahtera, maka implementasi undang-undang belum berjalan maksimal.

4. Pancasila

Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya akses pendidikan dan kesejahteraan pendidik wajib didistribusikan secara adil.

C. Tuntutan Strategis Hardiknas 2026

1. Mendesak revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 agar relevan dengan era digital-global.
2. Menjamin kesejahteraan guru honorer melalui skema pengangkatan dan standar upah layak.
3. Menata ulang kesejahteraan dosen ASN dan non-ASN secara adil.
4. Menurunkan beban UKT dan menghentikan komersialisasi kampus.
5. Memastikan anggaran pendidikan 20% APBN tepat sasaran.
6. Pemerataan internet, laboratorium, dan fasilitas sekolah daerah 3T.
7. Dana riset nasional yang kuat bagi perguruan tinggi.
8. Sistem pendidikan bebas kekerasan dan ramah kesehatan mental.
9. Melibatkan mahasiswa, guru, dan dosen dalam setiap kebijakan pendidikan.

 

D. Narasi Aksi Lapangan

Jika negara mampu membiayai program besar, maka negara juga harus mampu menyejahterakan guru dan dosen. Jika negara ingin generasi emas, maka pendidiknya harus dimuliakan terlebih dahulu. Jika negara ingin maju, pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar slogan.

E. Penutup

    Hari Pendidikan Nasional tidak cukup diperingati dengan upacara dan pidato. Hardiknas harus menjadi titik balik keberanian bangsa menata ulang prioritas pembangunan.

    Bangsa yang menghargai pendidikan akan memuliakan guru, menyejahterakan dosen, memudahkan mahasiswa, dan menjamin sekolah yang adil bagi semua.

Hidup Guru Indonesia!
Pendidikan Adil, Indonesia Maju!